SEMARANG (KRjogja.com)- Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil pada tahun 2014 akan  menggunakan sistem komputer atau "computer assisted test" (CAT). Hal ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia."Yang jelas pada penerimaan CPNS tahun 2014 semua provinsi di Indonesia sudah menggunakan sistem 'CAT' . Hal ini merupakan program nasional yang harus didorong oleh semua pihak dan Jateng sudah memulai," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno.

Menurut Eko Sutrisno, dengan tes CPNS bersistem CAT dan menjadi instrumen yang harus digunakan secara nasional ini
masing-masing peserta langsung bisa mengetahui hasil tes dalam waktu yang tidak lama setelah mengerjakan soal-soal tes
sehingga tidak ada kekhawatiran skor tes akan diubah.



"Inilah yang dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pelaksanaan tes CPNS berjalan secara transparan, adil, dan jujur," ujar Eko saat memantau secara langsung pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem CAT di kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan didampingi sejumlah pejabat Badan Kepegawaian Daerah Jateng, Jumat (08/11/2013).

Dikatakan, selain itu tes CPNS dengan sistem CAT juga mengubah pemikiran dan kebiasaan instansi pemerintah yang seringkali menggelar tes secara massal di tempat terbuka dengan berbagai kendala yang ada."Tentunya tes CPNS dengan sistem CAT seperti ini tidak bisa dilakukan secara massal tapi bertahap karena perlu waktu dan untuk tes secara nasional dengan waktu yang mendesak memang tidak didesain seperti itu, melainkan untuk jangka panjang," katanya.

Dengan tes CPNS sistem CAT ini maka pencari kerja PNS dapat mengikuti tes kapan saja dan kemudian diberi sertifikat lulus tes
kompetensi dasar PNS."Sertifikat lulus tes kompetensi dasar tersebut nantinya bisa untuk melamar tes kompetensi bidang
berikutnya di instansi masing-masing," ujar Eko.

Dikatakan, pada tes CPNS sistem CAT ada tiga komponen untuk kompetensi dasar yakni tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi."Tiga komponen tes tersebut diharapkan dapat memetakan potensi PNS yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.source

JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna, Kamis (19/12). Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengetok palu pukul 12.25, setelah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna itu menyetujui RUU itu untuk disahkan.

Disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di tanah air. “Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara menjadi tonggak sejarah perjalanan reformasi birokrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.



Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa. “Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi. Dengan berlakunya undang-undang ini, tidak ada lagi dikotomi PNS pusat dan PNS daerah,” ujarnya.

RUU ASN yang merupakan inisiatif DPR sudah mengalami pasang surut pembahasan, dan dari kalangan intern pemerintah cukup banyak mendapatkan resistensi. Pembahasan RUU ini mulai tanggal 22 September 2011. Menjelang berakhirnya masa peridangnan kedua tahun 2013, Panitia kerja (Panja) DPR dan pemerintah  melakukan pembahasan secara marathon.

Setelah rapat panja tanggal 9 Desember, dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim perumus dan sinkronisasi, dan tanggal 16 Desember 2013 mendapat persetujuan tingkat I di Komisi II. Setelah dibahas selama 10 kali masa persidangan, RUU yang semula terdiri dari 15 bab dan 134 pasal, berkembang menjadi 15 bab 141 pasal.

Azwar Abubakar yang mewakili pemerintah menyampaikan pendapat akhirnya mengungkapkan bahwa aparatur Negara RI saat ini terdiri dari 4.470.538 PNS, 410.832 anggota POLRI, dan 416.738 anggota TNI. “Semua itu merupakan modal bangsa dan Negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan dan dihargai,” ucapnya.

Kemajuan suatu bangsa, lanjut Azwar, sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi dan transformasi birokrasi. Faktor pengungkit terbesar dalam transformasi adalah perubahan manajemen sumberdaya manusia aparatur. Perubahan yang dikehendaki adalah memindahkan birokrasi dari rule based birokrasi,  atau birokrasi yang berdasarkan aturan ke performance based birokrasi, yakni birokrasi berdasarkan kinerja. Dari comfort zone ke competitive zone, dari closed career system ke open career sistem (terbuka diantara ASN).

Perubahan undang-undang tentang Kepegawaian ini merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi dan transformasi birokrasi terkait dengan pengelolaan manajemen SDM aparatur yang memerlukan landasan perubahan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Ditambahkan, reformasi aparatur Negara yang lebih cepat diperlukan untuk membangun kapasitas pelayanan publik, yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi serta membuka lapangan pekerjaan. Agar setara dengan Negara maju, dieprlukan aparatur Negara yang professional, mampu menggalang kemitraan dengan swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktek KKN, serta perlu dijamin tingkat kesejahteraannya.

Substansi yang terkandung dalam UU ASN ini, antara lain memuat perubahan-perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian aparatur sipil Negara secara keseluruhan, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier/promosi, penggajian, serta sistem dan batas usia pensiun. “Perubahan itu didasarkan pada sistem merit, yang mengedepankan prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN.

Menteri Azwar Abubakar menambahkan, menyusul disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, pada awal tahun 2014 pemerintah akan mengajukan RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Kedua RUU itu akan memperkuat pondasi penyelenggaraan kepemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. “Kami berharap kedua RUU tersebut masuk dalam agenda prolegnas tahun 2014 dan dapat kita sahkan sebelum Oktober 2014,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB).source

JAKARTA â€" Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar melantik 5 pejabat eselon II di lingkungan PANRB, setelah mereka lolos dalam promosi jabatan secara terbuka. Dari lima pejabat dimaksud, tiga berasal dari internal, satu dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan satu diantaranya dari Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tanggal 19 Desember 2013 lalu disahkan DPR, batas usia pensiun untuk pejabat eselon II dan I ditetapkan 60 tahun. “Tetapi bukan berarti otomatis akan pensiun pada usia 60 tahun. Setiap dua tahun akan dievaluasi,” ujar Menteri saat melantik lima pejabat eselon II Kemenetrian PANRB, Jumat

Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah, dan untuk eselon II dan I menjadi 60 tahun, sekitar 11 ribu PNS akan tertahan masa pensiunnya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS selama dua tahun.



Namun kalau proses penetapan UU tersebut terlambat, akan banyak mempengaruhi. “Setiap hari jumlah yang pensiun selalu bertambah. Jadi kita harus cepat. Jangan menunggu, tetapi harus kita kejar,” tambah Menteri.

Terlebih, lanjut Azwar, UU ASN memerintahkan pembentukan 19 peraturan pemerintah (PP) dan Perpres. Dari waktu yang ditetapkan DPR 2 tahun paling lama, diharapkan bisa rampung dalam 6 bulan.

Menteri mengajak para pejabat dan pegawai Kementerian agar berpikirnya tidak seperti seorang filsuf, tetapi harus seperti tukang cat. Tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi harus menghitung berapa luas didining atau plafon yang akan dicat, standar catnya apa, berapa kebutuhan cat per meter persegi, dan berapa banyak kebutuhan untukmengecat sebuah gedung. “Jadi kalau pekerjaan ditargetkan selesai dalam satu bulan mislanya, berapa tenaga yang dibutuhkan juga harus diperhitungkan,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB).info

Lowongan Kerja Terbaru PT.MU.AUTOPART Jakarta Barat


Butuh cepat OPERATOR PRODUKSI, Untuk penempatan khusus Pabrik AUTOMOTIF,ELEKTRO wilayah Bekasi Cikarang,Cibitung,Bekasi


Tanggung Jawab Pekerjaan :

1.BERSEDIA KERJA SHIFT

2.BISA KERJA TEAM

NON PENGALAMAN/PENGALAMAN



Keahlian :

1.MENGUASAI AUTOMOTIF

2.MENGUASAI MESIN PRODUKSI



Kualifikasi:

1. Pria /Wanita

2. Usia max 23 th

3.SMU-SMK/SEDERAJAT

4. TB min 160CM (P)150CM(W)

5. Bersedia kerja Shift

6. Berbadan Sehat, tidak bertatto,dan tidak buta warna



FASILITAS :

1.GAJI POKOK UMR(2.400.000) + INSENTIF

2.LEMBURAN NORMATIF

3.JEMPUTAN KARYAWAN

4.TRANSPOT +MAKAN

5.JAMSOSTEK,JPK

6.SERAGAM

7.UANG SHIFT +UANG HADIR



Untuk interview dan lamaran kerja sms data diri,NAMA,ALAMAT,UMUR,PENDIDIKAN ke :

IBU ALYA SE, 087786283488